Informasikasus.com|SUKABUMI - Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu wilayah administratif terbesar di Jawa Barat, bahkan termasuk yang terluas di Pulau Jawa, dengan lebih dari 47 kecamatan serta karakter wilayah yang sangat beragam, dari pesisir selatan, pegunungan, kawasan pertanian, hingga daerah urban penyangga Bogor. Karena itu, menilai kinerja kepala daerah di wilayah sebesar ini tidak bisa menggunakan ukuran sederhana, tetapi harus dilihat dari kapasitas kepemimpinan, arah kebijakan, serta kemampuan menggerakkan birokrasi.
Pada tahun pertama pemerintahan Asep Japar bersama Wakil Bupati Andreas, tantangan utama sebenarnya bukan sekadar menjalankan program rutin pemerintahan, tetapi membuktikan bahwa visi perubahan yang dijanjikan saat Pilkada benar-benar mulai terasa oleh masyarakat sejak pasangan ini dilantik pada 20 Februari 2025 lalu yang memenangkan Pilkada dengan sekitar 53 % suara.
Jika dianalisis secara objektif, tahun pertama pemerintahan biasanya masih berada pada fase konsolidasi kekuasaan dan penyesuaian birokrasi. Dalam konteks Sukabumi, ada beberapa catatan penting kami, diantaranya:
1. Sukabumi menghadapi persoalan klasik luasnya wilayah sehingga pasti akan memicu kesenjangan pembangunan antar kecamatan, infrastruktur jalan desa dan akses wilayah terpencil, serta persoalan distribusi layanan kesehatan dan pendidikan, inilah tantangan struktur wilayah yang sangat luas. Visi pembangunan yang diusung pemerintahan Asjaf-Andreas diantaranya penguatan ekonomi agroindustri, pariwisata, serta pembangunan infrastruktur yang lebih merata. Tetapi dalam praktiknya, problem utama bukan pada perencanaan, tetapi pada kecepatan implementasi.
Di banyak wilayah, masyarakat masih merasakan bahwa kualitas jalan desa belum merata, akses air bersih masih terbatas di desa tertentu, dan pelayanan publik masih lambat karena birokrasi yang panjang. Ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar Bupati bukan sekadar membuat program, tetapi membenahi mesin birokrasi yang selama ini bergerak lambat.
2. Salah satu ukuran penting kepala daerah adalah kemampuan membangun otoritas kepemimpinan. Dalam tahun pertama, publik biasanya menilai tiga hal, yakni ketegasan dalam pengambilan keputusan, kemampuan menyelesaikan persoalan publik, dan kemampuan membangun komunikasi dengan masyarakat. Di titik ini, kami menilai kepemimpinan Bupati masih berada pada fase membangun legitimasi politik dan administratif.
Figur kepala daerah yang memimpin wilayah sebesar Sukabumi tidak cukup hanya menjadi administrator, tetapi harus tampil sebagai problem solver dan simbol kepemimpinan daerah. Jika tidak, pemerintah daerah akan terlihat sekadar menjalankan rutinitas administratif tanpa terobosan nyata.
3. Pemerintahan sebelumnya di bawah Marwan Hamami meninggalkan banyak persoalan kebijakan dan teknis yang terbengkelai, begitu juga capaian yang ditinggalkan sebatas penghargaan pemerintah daerah, bahkan tercatat mencapai lebih dari 100 penghargaan pada tahun terakhir masa jabatan. Penghargaan administratif itu tidak selalu identik dengan kepuasan masyarakat, sehingga pemerintahan baru Asjaf - Andreas harus menghadapi dilema antara mempertahankan capaian administratif, sekaligus menjawab harapan perubahan dari masyarakat.
Jika terlalu fokus mempertahankan program lama, maka pemerintah terlihat tidak membawa perubahan. Sebaliknya jika terlalu banyak program baru, birokrasi bisa kehilangan stabilitas implementasi.
4. Beberapa masalah struktural Sukabumi yang masih menunggu solusi jangka panjang seperti infrastruktur wilayah selatan (kawasan selatan Sukabumi masih tertinggal dibanding wilayah utara), persoalan ekonomi desa (banyak desa masih bergantung pada sektor primer tanpa hilirisasi), urbanisasi dan pengangguran (kedekatan dengan Bogor dan Jakarta membuat arus migrasi kerja tinggi), dan terakhir birokrasi yang lambat (problem klasik).
Jika masalah-masalah ini tidak disentuh secara serius, maka kepemimpinan kepala daerah akan terlihat sekadar "menjaga" keadaan, bukan mengubah keadaan.
5. Secara objektif, tahun pertama kepemimpinan Bupati Sukabumi dapat dapat dianggap fase konsolidasi, bukan fase melejit, artinya bahwa stabilitas pemerintahan relatif terjaga, visi pembangunan sudah dirumuskan, dan birokrasi mulai disesuaikan, walaupun di tahun pertama dampak kebijakan belum terasa luas, inovasi pembangunan belum terlihat signifikan, dan persoalan struktural daerah masih menunggu langkah berani
Semoga kepemimpinan Bupati Asjaf ke depan segera melaju, karena pada akhirnya ukuran keberhasilan kepala daerah bukan pada jumlah kegiatan atau rapat pemerintahan, melainkan pada satu pertanyaan sederhana: "sejauh mana masyarakat Kabupaten Sukabumi merasakan perubahan nyata dalam hidup mereka".
(*red)