Informasikasus.com|ukabumi - Warga masyarakat Desa Cihaur sampaikan keluhkan jalan yang rusak, pengembangan wisata desa, hingga keberadaan BTS tower yang dekat dengan pemukiman di kegiatan reses Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita,S.H di Aula Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Jumat (5/6/2026).
Dalam agenda penyerapan aspirasi tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi hambatan pembangunan di wilayah mereka. Salah satu yang paling banyak dikeluhkan adalah kondisi jalan yang rusak dan membutuhkan penanganan segera.
Menanggapi aspirasi tersebut, Hamzah Gurnita memastikan pembangunan ruas jalan Cigaru-Cikaramat telah masuk dalam program pembangunan tahun 2026 dan akan segera direalisasikan.
“Jalan Cigaru-Cikaramat sudah lama menjadi harapan masyarakat. Alhamdulillah tahun ini pembangunannya masuk program dan akan direalisasikan. Ini penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung aktivitas ekonomi warga,” ujar Hamzah.
Selain persoalan infrastruktur, Hamzah juga menyoroti potensi wisata yang dimiliki Desa Cihaur. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki kekayaan alam yang berpeluang menjadi destinasi wisata unggulan apabila dikelola secara maksimal.
Ia menyebut sejumlah objek wisata alam, termasuk air terjun dan kawasan perbukitan yang masih alami, dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat setempat.
“Potensi wisata di Desa Cihaur sangat besar. Jika dikelola dengan baik dan melibatkan masyarakat, tentu akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi warga,” katanya.
Dalam kesempatan itu, persoalan BTS tower juga menjadi salah satu topik yang mendapat perhatian serius. Sejumlah warga mengeluhkan keberadaan menara telekomunikasi yang dinilai terlalu dekat dengan permukiman penduduk sehingga menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
Hamzah menegaskan Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi akan menindaklanjuti berbagai keluhan tersebut melalui rapat dengar pendapat bersama perusahaan-perusahaan pemilik BTS tower.
“Kami akan meminta penjelasan langsung dari pihak perusahaan terkait berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat. DPRD ingin persoalan ini diselesaikan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Menurut Hamzah, apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan maupun perizinan, DPRD tidak akan ragu memberikan rekomendasi kepada pihak eksekutif untuk mengambil langkah sesuai regulasi.
Ia juga mengaku menerima informasi terkait rencana aksi masyarakat yang menuntut penyelesaian persoalan BTS tower di sejumlah wilayah.
Karena itu, pihaknya berharap perusahaan terkait dapat menunjukkan itikad baik dengan memenuhi undangan DPRD dan memberikan penjelasan secara transparan kepada publik.
Melalui kegiatan reses tersebut, berbagai aspirasi yang disampaikan warga Desa Cihaur akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi secara bertahap dan berkelanjutan.
(*red)