Informasikasus.com|SUKABUMI - Program revitalisasi sekolah terkait dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2025, bukan Inpres 1/2025, yang fokus pada percepatan pembangunan dan revitalisasi sekolah, termasuk digitalisasi pembelajaran. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah agar lebih layak, aman, dan nyaman bagi siswa, seperti perbaikan bangunan, penyediaan toilet, dan digitalisasi pembelajaran. Namun program tersebut di duga di jadikan kesempatan oleh oknum pengelola (oknum panitia) pelaksana bangunan tersebut.
Seperti yang terjadi di SDN Cieurih Desa Caringin Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Sekolah tersebut sudah menerima bantuan sebesar Rp 993.642.028 di tahun anggaran 2025 melalui program revitalisasi, untuk pembangunan rehabilitas.
Hasil pantauan awak media, terlihat dua ruangan yang tidak dilakukan rehabilitasi, untuk penggunaan baja ringan, padahal baja atap gedung sekolah tersebut terlihat sudah keropos/rusak. Jum'at (07/10/2025).
Awak media berupaya menghubungi kepala SDN Cieurih melalui telepon seluler guna mendapatkan informasi terkait dengan penggunaan baja yang tidak di ganti, padahal terlihat sudah keropos.
Hingga berita ini ditayangkan, kepala sekolah tersebut belum merespon, diduga pihak sekolah SDN Cieurih sudah melakukan penyalahgunaan anggaran program Revitalisasi yang di berikan pemerintah.
Ditempat terpisah, saat dimintai statment terkait adanya pembangunan tersebut, Ketua DPD PPLHI Kabupaten Sukabumi I.Ramdan mengatakan bahwa itu harus dilihat dulu dari R.A.B nya.
"Ya kalau misalkan di R.A.B nya memang harus diganti ya wajib diganti. Kalau ngga diganti ya itu menyalahi aturan, berarti bangunan tersebut diduga tidak sesuai spek atau tidak sesuai R.A.B dan BPK RI harus turun kelapangan untuk mengaudit pekerjaan bangunan tersebut," pungkasnya.
(*red)